PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG OLAHRAGA

Artikel

Kewenangan Desa dan Regulasi Desa

22 Juni 2018 06:58:34    126 Kali Dibaca  Perpustakaan Desa

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem Government driven development atau community driven development, sekarang bersistem Village driven development. selengkapnya

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Pengaduan Online

Peta Desa

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Aparatur Desa

Info Media Sosial

Arsip Artikel

02 Juni 2018 | 233 Kali
Meninggalkan Desa Lama Memulai Desa Baru
03 Juni 2018 | 123 Kali
Perpustakaan Desa Digital
23 Juni 2018 | 148 Kali
Desa Membangun Indonesia
06 Agustus 2018 | 152 Kali
Visi dan Misi
23 Juni 2018 | 119 Kali
Penganggaran Pembangunan secara Partisipatif
23 Juni 2018 | 117 Kali
Ketahanan Masyarakat Desa
06 Agustus 2018 | 158 Kali
Pemerintah Desa

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:38
    Kemarin:41
    Total Pengunjung:66.542
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.235.24.113
    Browser:Tidak ditemukan

Komentar Terbaru